Kemenko Polkam Dorong Penguatan Tata Kelola BPD dan Program Prioritas Presiden di Pekanbaru

Polkam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung agenda prioritas Presiden dengan melaksanakan dua kegiatan strategis di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yakni Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta Kunjungan Lapangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR).

Pada 28 Agustus 2025, Kemenko Polkam melalui Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Pekanbaru. Rakor ini dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polkam, Dwi Agus Prianto, selaku Sekretaris II Desk, dan dihadiri oleh perwakilan IFG, BNI, OJK, PPATK, Kejaksaan, serta BPD di Sumatera.

Dalam kesempatan tersebut, Asdep Penegakan Hukum menegaskan bahwa penguatan tata kelola BPD merupakan kebutuhan strategis, bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi. “Penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat ketahanan sistem keuangan daerah, serta mendorong kontribusi nyata perbankan daerah terhadap pembangunan nasional. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola secara menyeluruh,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Bank Jatim Terbitkan Surat Utang Rp 2 Triliun, Bakal Digunakan untuk Ini
• chestawhz
• chestawhz
• OJK Berkomitmen Perkuat Peran Bank Pembangunan Daerah
• Transformasi BPD Hadapi Persaingan Industri Perbankan

Rakor juga menyoroti sejumlah permasalahan yang masih dihadapi BPD, antara lain fraud, kredit fiktif, manipulasi laporan keuangan, serta lemahnya pengendalian internal. Untuk itu, strategi penguatan tata kelola perlu diarahkan pada penerapan prinsip Good Corporate Governance, manajemen risiko terintegrasi, serta strategi anti-fraud yang ditopang budaya risiko berkelanjutan.

Lebih lanjut, Dwi Agus Prianto menekankan perlunya gap analysis terhadap BPD di wilayah Sumatera Utara untuk mengukur tingkat kerawanan korupsi. “Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola akan mengirimkan gap analysis untuk melihat potensi kerawanan yang harus segera ditangani. Proses ini akan didampingi oleh Asdatun maupun Jaksa Pengacara Negara, serta diperkuat oleh peran pemerintah provinsi dalam fungsi pengawasan,” tambahnya.

Sehari setelah Rakor, pada 29 Agustus 2025, Kemenko Polkam melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau implementasi Program Prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR).

Kunjungan dimulai di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rajawali di Kecamatan Binawidya. Dapur ini telah beroperasi sejak 7 Juli 2025 dan saat ini melayani 11 sekolah dengan jumlah penerima manfaat mencapai 3.955 orang yang mana hampir menyentuh batas maksimal 4.000 porsi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, tim juga meninjau SDN 165 Pekanbaru yang menerima manfaat MBG untuk 349 siswa.

Kabid Pemberdayaan APH Kemenko Polkam menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kualitas gizi generasi muda. “Kemenko Polkam berkomitmen mengawal implementasi Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat dan cerdas sebagai generasi penerus bangsa,”ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 3 Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Pesisir yang menampung 100 siswa dari keluarga sangat miskin (Desil 1). Sekolah ini didukung 38 guru dan tenaga kependidikan serta menggunakan kurikulum nasional, persiapan, dan asrama.

Kabid Kelembagaan APH menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mengatasi keterbatasan sarana dan tenaga pendidik. “Kita perlu memastikan sarana pendidikan, tenaga pengajar, dan dukungan infrastruktur dapat terpenuhi. Kemenko Polkam akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah agar Program Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi pemerataan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu,” ungkapnya.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Kemenko Polkam menegaskan dua agenda strategis sekaligus: menjaga stabilitas sistem keuangan daerah melalui penguatan tata kelola BPD, serta memastikan keberlangsungan program prioritas Presiden di bidang gizi dan pendidikan.

Kemenko Polkam berkomitmen untuk terus mengawal agenda-agenda tersebut secara konsisten, dengan dukungan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, demi tercapainya pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sumber: Humas Kemenko Polkam RI