Pj Gubernur Papua Fatoni Harap SP2D Online Dapat Mencegah Praktik Korupsi

Pemerintah Provinsi Papua meluncurkan aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Peluncuran ini dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni di Swissbell Hotel, Jayapura, Papua, Kamis, 17 Juli 2025.

Seperti dilansil oleh Metrotvnews.com (19/7/2025), peluncuran ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan ASBANDA, serta Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dan seluruh Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia. Fatoni mengatakan peluncuran SP2D online merupakan komitmen nyata guna mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien dan transparan.

“Kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang bersejarah, ini momentum yang sangat baik sebagai bentuk komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ucap Fatoni dalam keterangannya, dilansir pada Sabtu, 19 Juli 2025.

Baca Lainnya :

• Bank Jatim JConnect Run Soerabaja 10K 2025: Kolaborasi Olahraga, Musik, dan Pariwisata di Jantung Surabaya
• Bank NTT Di Usia 63 Tahun, Tetap Tangguh Ditengah Berbagai Tantangan
• Bank Sulselbar dan BI Sulsel Dukung Digitalisasi Keuangan Daerah di Selayar
• Hingga Juni 2025, Aset UUS Bank Nagari Sudah Tembus Rp6,41 Triliun
• Bank Jakarta Resmi Jadi Sponsor Persija

Provinsi Papua menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang berhasil mengimplementasikan SP2D Online. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan dukungan teknis dari Bank Papua.

Dia berharap SP2D Online bisa mencegah praktik korupsi. Terdapat sejumlah manfaat dari penerapan SP2D online, di antaranya mempercepat proses pencairan anggaran secara digital dan real time.

Kemudian, meminimalisir kesalahan administrasi dan keterlambatan pembayaran dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Terakhir, mendukung pengambilan kebijakan berbasis data aktual sekaligus memperkuat sistem monitoring dan evaluasi keuangan.

Tak kalah penting, sistem ini dapat diakses kementerian/lembaga pusat, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik serta akuntabilitas vertikal.

Dia berharap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua bisa melaksanakan kegiatan semacam ini dan bisa mengimplementasikan SP2D online lebih cepat dari yang diharapkan.

“Saya minta kepada Bank Papua untuk terus mendorong ini dan mudah-mudahan ini akan diikuti oleh seluruh Provinsi dan Kabupaten dan Kota yang ada di Tanah Papua. Kita bisa menjadi contoh, kita bisa juga melakukan yang terbaik untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan rujukan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah lain,” ujar dia.